#KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Kami memiliki 3371 berita tentang kebijakan pembangunan

Belajar pembangunan desa dari Korea Selatan untuk desa di Indonesia

Beberapa waktu yang lalu, tepatnya bulan April, saya berkesempatan menyampaikan presentasi tentang kebijakan Pembangunan Desa di ...

PT Timah bantu Bank Sampah Tanjung kelola sampah jadi produk bernilai ekonomi

PT Timah Tbk membantu Bank Sampah Kelurahan Tanjung Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengelola ...

Terapkan bebas visa transit untuk Indonesia, China ingin lebih membuka diri

Pemerintah China menyebut kebijakan menerapkan bebas visa transit bagi sejumlah negara termasuk Indonesia karena ingin membuka ...

Inovasi hukum pemerintah daerah kunci hadapi tantangan globalisasi

Di zaman globalisasi yang berlangsung dengan cepat, pemerintah daerah di Indonesia dituntut untuk lebih dari sekadar menerapkan ...

China terapkan kebijakan bebas visa transit 10 hari untuk Indonesia

Pemerintah China menerapkan kebijakan bebas visa transit selama 10 hari atau 240 jam bagi Warga Negara Indonesia. ...

PAD Bangka Tengah diproyeksikan capai Rp147,6 miliar

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memproyeksikan pendapatan asli daerah (PAD) ...

Pemkab Bangka Barat siapkan sejumlah strategi pembangunan daerah

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyiapkan sejumlah strategi untuk membangun daerah dalam ...

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah

Seperti yang kita tahu bahwa dalam membangun suatu daerah itu memerlukan partisipasi atau peran aktif dari Masyarakat itu ...

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Peluang dan tantangan menuju keadilan ekonomi dari desa

Dalam transformasi ekonomi nasional yang digagas pemerintah untuk periode 2025–2029, koperasi kembali menjadi pusat ...

Otonomi daerah dan tantangan tata kelola SDA: Antara kewenangan dan kapasitas

Dua puluh tahun lebih sejak otonomi daerah diresmikan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diperkuat kembali dengan UU ...